Infokumnews.com, Kabupaten Bekasi, 16 Juli 2025 –
Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi usai menghadiri undangan rapat klarifikasi yang dinilai tidak siap dan tidak transparan.
Forkorindo sebelumnya telah melayangkan surat resmi pada 8 April 2025 kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi dan informasi terkait penggunaan anggaran tahun 2023, 2024, dan 2025. Namun, sebulan kemudian, Dishub baru merespons dengan mengirimkan undangan rapat klarifikasi yang dijadwalkan pada 7 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Forkorindo, Tohom TPS, SE, SH, MM, bersama tim, serta dari pihak Dishub hadir Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) beserta dua orang staf. Rapat digelar di ruang pertemuan Dishub Kabupaten Bekasi dan dibuka oleh Kabid Sarpras.
Namun, Forkorindo dibuat kecewa. Pasalnya, Kabid Sarpras yang memimpin pertemuan tidak membawa satu berkas pun terkait materi yang diminta dalam surat Forkorindo. Bahkan, saat ditanya oleh Ketum Forkorindo apakah surat tersebut sudah dibaca, Kabid Sarpras justru mengaku belum membacanya dan baru menerima foto halaman depan surat dari Kepala Dinas.
“Kami sangat kaget mendengar pernyataan tersebut. Ini bentuk ketidaksiapan dan kurangnya keseriusan dari pihak Dishub menanggapi surat resmi kami,” ujar Tohom TPS dalam keterangannya usai pertemuan. Melihat situasi tersebut, Ketua Umum Forkorindo meminta agar Dinas Perhubungan memberikan jawaban secara tertulis atas seluruh pertanyaan yang telah disampaikan melalui surat.
Kabid Sarpras pun menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji akan memberikan jawaban tertulis dalam waktu satu minggu sejak pertemuan itu. Yang membuat Forkorindo lebih heran, undangan dari Dishub tidak disertai dengan materi atau agenda yang akan dibahas dalam rapat.
Ketum Forkorindo pun menilai rapat tersebut menjadi tidak produktif karena pihak Dishub datang tanpa data dan tanpa memahami isi surat Forkorindo.
“Undangan rapat seharusnya disiapkan dengan baik, apalagi jika berkaitan dengan anggaran publik. Jangan sampai ini mencerminkan ketidakterbukaan dan lemahnya akuntabilitas institusi pemerintah,” tambah Tohom.
Forkorindo kini menunggu janji Dishub untuk menjawab surat mereka secara tertulis. Mereka juga mempertimbangkan untuk melanjutkan langkah pengawasan dan transparansi anggaran melalui mekanisme resmi lainnya bila tanggapan dari Dishub tidak memadai. (Red)
＼ Get the latest news ／
