Infokumnews.com, Kota Bekasi – Kondisi infrastruktur di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, kini tengah menjadi sorotan tajam warga. Pasalnya, jalan yang baru saja selesai diperbaiki tersebut kini sudah kembali mengalami kerusakan parah, padahal usia pengerjaannya belum genap enam bulan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik di ruas jalan vital tersebut tampak amblas dan dipenuhi lubang yang membahayakan pengendara. Padahal, proyek perbaikan jalan ini diharapkan bisa bertahan lama guna menunjang mobilitas masyarakat di wilayah Jatiasih dan sekitarnya.
Sekjen LIN (Lembaga Investigasi Negara) berdasarkan keluhan masyarakat menyoroti indikasi kuat adanya praktik menyimpang sarat nepotisme, dan potensi yang mengkhianati masyarakat diwilayah Jati Asih.
Diminta Tim Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH), Termasuk Kejaksaan Negeri diminta untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan mendalam serta langkah hukum tegas.
Kualitas Pengerjaan Dipertanyakan
Kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat ini memicu kekecewaan mendalam bagi pengguna jalan. Warga menilai kualitas material atau teknik pengerjaan oleh pihak pengembang (kontraktor) tidak sesuai standar.
“Belum sampai enam bulan diperbaiki, sekarang sudah amblas lagi. Kalau hujan, lubang-lubang ini tertutup air dan sangat membahayakan bagi kami yang melintas setiap hari,” ujar salah satu warga yang sering melintasi jalur tersebut.
Desakan Kepada Dinas PUPR
Merespons kondisi tersebut, warga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi untuk tidak tinggal diam. Masyarakat mendesak agar pihak dinas segera:
Turun Langsung ke Lapangan: Melakukan peninjauan titik-titik kerusakan guna melihat fakta di lapangan secara objektif.
Audit Kontraktor: Mengevaluasi kinerja kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Warga meminta adanya pertanggungjawaban berupa perbaikan ulang sesuai standar kualitas yang dijanjikan.
Transparansi Anggaran: Memastikan bahwa anggaran rakyat yang digunakan untuk pembangunan jalan tidak terbuang sia-sia akibat pengerjaan yang asal-asalan.
Tommy, Menilai proyek ini sebagai bukti lemahnya fungsi pengawasan dinas. “Proyek ini jelas tidak sesuai SOP. Dengan anggaran ratusan juta, masyarakat mestinya mendapat kualitas jalan yang baik, bukan pekerjaan asal jadi.
Tidak adanya pengawasan dari dinas menimbulkan dugaan adanya permainan yang merugikan masyarakat,” tegas Tommy.
Ia menambahkan, bila kondisi ini dibiarkan, proyek infrastruktur hanya akan menjadi ladang bancakan, sementara masyarakat kembali menjadi korban jalan rusak yang cepat hancur meski baru selesai diaspal.
Desakan Evaluasi
Sekjen LIN (Lembaga Investigasi Negara) meminta DBMSDA Kota Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memanggil kontraktor pelaksana. Jika terbukti ada kelalaian, Tommy mendesak agar pihak terkait bertanggung jawab.
“Kalau tidak ada perbaikan, ini jelas pemborosan anggaran. Jalan bisa rusak hanya dalam hitungan bulan. Kami mendesak pihak berwenang turun tangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap adanya aksi nyata dari Pemerintah Kota Bekasi sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memakan korban jiwa.
(Red)