Infokumnews Infokum Infokumnews.com
  • Sen. Mei 25th, 2026

Gubernur Kaltim Kembali Tuai Kritik: Anggaran Kursi Pijat Rp125 Juta Muncul di Tengah Sorotan Kemewahan Jabatan

 

Infokumnews.com SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali memicu polemik publik setelah terungkapnya pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta untuk rumah jabatan gubernur. Kebijakan ini menuai kecaman tajam mengingat narasi efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menantang.

Dalih Kelelahan dan “Penyetir Sendiri”
Menanggapi sorotan tersebut, Rudy Mas’ud berdalih bahwa pengadaan fasilitas mewah tersebut merupakan inisiatif staf yang merasa “iba” atas beban kerjanya. Rudy mengklaim intensitas perjalanannya yang jauh dan kebiasaannya menyetir mobil sendiri sebagai alasan urgensi alat relaksasi tersebut.

“Kasihan lihat gubernurnya, jalannya bawa mobil sendiri, ya kan. Perjalanannya ribuan kilo. Kami kalau jalan matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah terbenam kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya,” ujar Rudy Mas’ud, sebagaimana dikutip dari laman Tribunnews.

Akumulasi Anggaran Fantastis
Kontroversi kursi pijat ini bukanlah yang pertama. Fasilitas ini menambah panjang daftar belanja mewah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah lebih dulu menjadi sasaran kritik tajam masyarakat, di antaranya:

Anggaran Mobil Dinas: Mencapai nilai fantastis Rp8,5 Miliar.

Renovasi/Pembangunan Rumah Dinas: Menelan biaya sebesar Rp25 Miliar.

Ironi di Tengah Isu Efisiensi
Para pengamat kebijakan publik menilai langkah ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap prioritas pembangunan daerah. Penggunaan anggaran ratusan juta untuk kenyamanan pribadi pejabat dinilai sangat kontras dengan realitas infrastruktur dan kebutuhan dasar warga Kalimantan Timur yang masih memerlukan perhatian serius.

Kebijakan ini memperlebar jarak antara gaya hidup elit birokrasi dengan semangat efisiensi yang seharusnya menjadi kompas utama dalam pengelolaan dana daerah (APBD). Hingga saat ini, publik terus mempertanyakan apakah rentetan pengadaan fasilitas mewah ini selaras dengan peningkatan kinerja pelayanan publik bagi rakyat Kalimantan Timur.

(Red)

\ Get the latest news /

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP