INFOKUMNEWS.COM, Tangerang — Senin 2 november 2026, Upaya membangun generasi muda yang sadar hukum dan memiliki integritas harus dimulai sejak lingkungan pendidikan. Berangkat dari kesadaran tersebut, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMP Negeri 33 Kota Tangerang sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kegiatan ini mengangkat tema penguatan integritas dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya menaati aturan, menghormati hak orang lain, serta memahami konsekuensi hukum atas tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Edukasi hukum sejak usia sekolah dinilai menjadi langkah preventif yang penting di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan remaja, mulai dari perundungan (bullying), kekerasan antarpelajar, tawuran, hingga penyalahgunaan media sosial.

TIGA LANDASAN HUKUM MENJADI MATERI EDUKASI
Dalam kegiatan tersebut, tim mahasiswa Fakultas Hukum UNPAM memberikan pemahaman mengenai sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan kehidupan pelajar.
Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik, bukan tempat terjadinya intimidasi maupun kekerasan.
Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui materi ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai etika bermedia sosial, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta konsekuensi hukum atas perbuatan tertentu di ruang digital, termasuk ancaman, penghinaan, dan penyebaran konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mahasiswa menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan dan mekanisme penanganan khusus. Salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Pemahaman tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, termasuk tindakan yang dilakukan melalui media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari.
MAHASISWA DORONG SISWA MENJADI AGEN PERUBAHAN
Ketua Tim PKM Mahasiswa Fakultas Hukum UNPAM menegaskan bahwa pembentukan karakter taat hukum tidak boleh menunggu seseorang memasuki usia dewasa.

“Siswa-siswi di tingkat sekolah menengah merupakan agen perubahan. Mereka bukan sekadar objek edukasi, melainkan bagian penting dalam membangun budaya sadar hukum sejak dini. Ketika mereka memahami batasan hukum sekaligus hak dan kewajibannya, mereka dapat menjadi pelopor pencegahan berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan pergaulan,” ujarnya.
Pihak SMPN 33 Kota Tangerang menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat melalui diskusi dan interaksi langsung antara mahasiswa dengan para siswa.
Sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar turut dibahas, di antaranya bahaya tawuran, perundungan, kekerasan verbal, penyalahgunaan media sosial, serta pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga hubungan baik antarsesama.
PENDIDIKAN HUKUM BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berintegritas.
Namun, edukasi hukum tidak seharusnya berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Diperlukan kesinambungan melalui peran aktif sekolah, tenaga pendidik, orang tua, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan terkait agar nilai-nilai kesadaran hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Fakultas Hukum Universitas Pamulang melalui kegiatan PKM tersebut diharapkan terus menghadirkan program edukasi yang aplikatif, relevan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan hukum bukan hanya diukur dari seberapa banyak peraturan yang diketahui siswa, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menghormati hak orang lain, menghindari kekerasan, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
(Red)
