• Ming. Nov 22nd, 2026

DIDUGA OKNUM KOLONEL DIDAMPINGI DUA ANGGOTA PM HENDAK EKSEKUSI MOBIL DI VILLA NUSA INDAH! KELUARGA BERTAHAN, SOROT KETERLIBATAN APARAT TNI

Sempat Diwarnai Adu Argumen, Upaya Pengambilan Kendaraan Akhirnya Batal. Berti Tegaskan Mobil Tidak Boleh Dibawa Sebelum Ahmad Dihadirkan dan Persoalan Utang Diselesaikan!

Infokumnews.com, BEKASI – Suasana di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah mendadak memanas setelah seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel, didampingi dua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer (PM), diduga hendak melakukan pengambilan paksa atau eksekusi sebuah kendaraan milik keluarga Berti.

Peristiwa tersebut sempat diwarnai keributan dan adu argumentasi antara pihak yang hendak mengambil kendaraan dengan keluarga yang mempertahankan mobil tersebut.

Berti, selaku pihak keluarga yang keberatan atas upaya pengambilan kendaraan, dengan tegas menolak mobil dibawa sebelum Ahmad dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang menurutnya masih memiliki sangkutan dengan dirinya.

“Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini,” tegas Berti.

Dalam perdebatan tersebut, Berti juga mempertanyakan kehadiran seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan diduga mendampingi proses pengambilan kendaraan.

“Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang),” sindir Berti.

Menanggapi pernyataan tersebut, pria yang mengaku Kolonel itu membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan.

“Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya,” jawab pria tersebut.

Namun, Berti menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar pengakuan atau alasan kehadiran pria tersebut, melainkan fakta bahwa dirinya menyaksikan seseorang yang mengaku sebagai Kolonel datang bersama dua orang yang disebut anggota Polisi Militer dalam upaya pengambilan kendaraan.

“Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM,” lanjut Berti.

PERTANYAKAN KEWENANGAN APARAT DALAM PENARIKAN KENDARAAN

Hingga perdebatan berlangsung, kendaraan tersebut akhirnya tidak jadi dibawa. Upaya pengambilan paksa yang dipersoalkan keluarga pun tidak berlanjut pada malam itu.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat TNI, khususnya apabila terdapat anggota militer yang hadir dalam persoalan penarikan kendaraan terkait hubungan utang-piutang atau pembiayaan.

Pada prinsipnya, tugas prajurit TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan bertindak sebagai eksekutor penarikan kendaraan untuk kepentingan privat.

Apabila benar terdapat anggota TNI yang terlibat atau menggunakan atribut maupun kewenangannya dalam proses penarikan kendaraan, hal tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesan adanya intimidasi atau penyalahgunaan institusi.

Penarikan kendaraan yang berkaitan dengan pembiayaan juga harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan eksekusi jaminan fidusia apabila kendaraan tersebut menjadi objek jaminan.

DESAK KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN

Atas kejadian tersebut, pihak terkait, termasuk satuan tempat pria yang mengaku Kolonel dan dua orang yang disebut anggota PM bertugas, perlu memberikan penjelasan terbuka.

Beberapa hal yang patut diklarifikasi antara lain:

1. Apa kapasitas dan tujuan kehadiran pria yang mengaku berpangkat Kolonel?
2. Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif?
3. Apakah kehadiran mereka dalam persoalan penarikan kendaraan atas perintah kedinasan atau murni urusan keluarga?
4. Apa dasar hukum dan dokumen yang digunakan untuk mengambil kendaraan tersebut?
5. Mengapa Ahmad, yang menurut Berti masih memiliki sangkutan dengan keluarga, tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan?

Jangan sampai kewenangan dan kehormatan institusi TNI justru terseret ke dalam persoalan privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Kehadiran aparat negara seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan ataupun kesan bahwa persoalan perdata dapat diselesaikan dengan tekanan kekuasaan.

Warta Sidik akan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Kolonel yang bersangkutan, anggota Polisi Militer, Ahmad, maupun pihak pembiayaan agar persoalan ini dapat diberitakan secara utuh, objektif, dan berimbang.

By Redaksi