Infokumnews.com, JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 — Dinamika politik nasional terkait polemik administrasi kependidikan dan keabsahan dokumen akademik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mencapai titik krusial. Di tengah proses politik berupa guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan pengunduran diri kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut membahas secara komprehensif perkembangan situasi nasional serta implikasi hukum dan tata negara yang menyertainya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya kepada awak media, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niatan pengunduran diri tersebut, melainkan memberikan arahan strategis agar permasalahan ini diselesaikan secara konstitusional dan berlandaskan koridor hukum yang berlaku, bukan sekadar instrumen politik praktis.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Arah Kebijakan Istana, Pengujian Bukti Autentik di PTUN dan Upaya Hukum PK di Mahkamah Agung
Menanggapi dinamika hukum yang berjalan—termasuk putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA batal demi hukum—Pemerintah menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip due process of law (proses hukum yang adil). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta mekanisme hukum administrasi negara, Presiden Prabowo menyarankan agar pembuktian keaslian dokumen ditempuh melalui jalur yudisial.
Wakil Presiden Gibran menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh rekam jejak akademiknya secara transparan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Satu (S1) di hadapan pengadilan.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ungkap Gibran.
Selain itu, guna merespons putusan Mahkamah Agung secara prosedural, pihak Istana melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memproses langkah hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto peraturan perundang-undangan terkait.
Komitmen Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Demokrasi Konstitusional
Pemerintah memandang bahwa penyelesaian sengketa administrasi negara dan polemik kelembagaan harus senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip negara hukum (Rechsstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk hak konstitusional lembaga legislatif, seperti Hak Menyatakan Pendapat, maupun mekanisme pembelaan diri eksekutif di ranah peradilan, merupakan bagian integral dari sistem checks and balances yang dijamin oleh konstitusi.
Wakil Presiden Gibran menyampaikan apresiasi serta penghormatan penuh terhadap seluruh aspirasi, kritik, dan kontrol sosial yang disampaikan oleh masyarakat maupun parlemen, seraya menegaskan komitmennya agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga demi kepentingan rakyat banyak.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tutupnya.
Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika demokrasi yang berjalan.
Narahubung Media:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
