• Ming. Nov 22nd, 2026

Perampasan Aset Resmi Berlaku, Harta Apa Saja Yang Bisa Disita Negara? Ini Penjabaranya

INFOKUMNEWS.COM — JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya negara memburu dan memulihkan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai kejahatan yang selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut membawa pesan tegas: kejahatan tidak boleh menjadi jalan pintas untuk membangun kekayaan, sementara rakyat harus menanggung dampak kerugian yang ditimbulkannya.
Namun, pengesahan undang-undang saja tidak cukup. Publik tentu ingin melihat apakah aturan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten, atau justru hanya menjadi produk legislasi yang terdengar garang di atas kertas, tetapi melemah ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan jaringan kuat.

ASET HASIL KEJAHATAN, BUKAN SEKADAR UANG TUNAI YANG DIBURU

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 sebagaimana diuraikan dalam regulasi tersebut, objek perampasan aset mencakup sejumlah kategori kekayaan, antara lain:
Aset hasil tindak pidana, yakni kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kejahatan, termasuk keuntungan yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu barang bergerak dan berwujud yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan kejahatan.

Aset hasil temuan, yakni kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana meskipun sebelumnya belum teridentifikasi sebagai hasil kejahatan.

Aset sah milik pelaku, yang dalam kondisi dan persyaratan tertentu dapat menjadi objek perampasan untuk memenuhi kekurangan nilai aset yang harus dipulihkan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Artinya, penelusuran kekayaan tidak semestinya berhenti pada rekening atau uang tunai. Perubahan bentuk kekayaan menjadi properti, kendaraan, investasi, modal usaha, maupun aset ekonomi lainnya juga perlu ditelusuri sesuai ketentuan hukum.

Sebab, uang hasil kejahatan tidak otomatis menjadi bersih hanya karena sudah berganti bentuk atau berpindah tangan.

KORUPSI HINGGA KEJAHATAN DIGITAL MASUK DALAM SASARAN

Ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset juga mencakup berbagai kejahatan serius, antara lain:
Tindak pidana korupsi.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Penyelundupan manusia.
Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Tindak pidana perdagangan orang.
Penipuan dan/atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi atau yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa negara dituntut semakin serius menghadapi kejahatan yang menghasilkan keuntungan ilegal.

Praktik investasi bodong, perdagangan saham palsu, hingga berbagai modus penipuan digital yang merugikan masyarakat luas tidak boleh dibiarkan hanya berakhir dengan penangkapan pelaku, sementara keuntungan kejahatannya tetap dinikmati.
Jangan sampai pelaku masuk penjara, tetapi hartanya tetap hidup mewah di luar sana.

PERAMPASAN TANPA PUTUSAN PIDANA, TETAP HARUS MELALUI PENGADILAN

Salah satu mekanisme penting yang menjadi perhatian ialah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap orang yang diduga terkait dengan aset tersebut.

Mekanisme ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pihak yang terkait telah meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Namun, ketentuan ini bukan berarti negara atau aparat penegak hukum dapat mengambil alih kekayaan seseorang secara sepihak.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6, mekanisme NCB juga memiliki persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar serta persyaratan lain sebagaimana ditentukan undang-undang.

Tahapan penanganannya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan kepada pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, proses perampasan tetap harus menghormati hak pihak yang berkepentingan, memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, serta menjunjung prinsip kepastian hukum dan keadilan.

JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS

Perlu dipahami bahwa penyitaan dan perampasan aset merupakan dua tindakan hukum yang berbeda.
Penyitaan merupakan tindakan pengambilalihan atau penempatan aset dalam penguasaan negara untuk kepentingan proses hukum. Sementara perampasan merupakan pengambilalihan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang diblokir atau disita. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kemampuan negara membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana, memulihkan kerugian, dan memastikan tidak ada hak masyarakat yang dirampas secara sewenang-wenang.

Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa pandang bulu. Jangan hanya berani mengejar pelaku kecil, sementara kekayaan besar yang diduga berasal dari kejahatan justru luput dari penelusuran.

Jabatan bukan tameng, kekuasaan bukan kekebalan, dan kekayaan bukan bukti bahwa seseorang kebal hukum.

UU Perampasan Aset harus menjadi alat keadilan, bukan sekadar pajangan regulasi. Sebab, negara tidak boleh kalah oleh para pelaku kejahatan yang mampu menyembunyikan hasil perbuatannya di balik kemewahan dan kekuatan finansial.
Catatan Redaksi: Penerapan perampasan aset wajib berpedoman pada naskah undang-undang yang telah diundangkan, prosedur hukum, pembuktian, dan kewenangan pengadilan. Setiap pihak tetap berhak atas perlindungan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

(Red)

By Redaksi