Infokumnews.com, – Jagat media sosial tengah diramaikan oleh warganet terkait usulan pembangunan 1.000 layar bioskop di wilayah pedesaan yang diproyeksikan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gagasan ini mencuat sebagai upaya untuk mendorong penetrasi industri perfilman nasional sekaligus menstimulus
pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat daerah.
Usulan tersebut pertama kali dihembuskan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, dalam forum pembahasan sektor ekonomi kreatif baru-baru ini. Ia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN Tahun Anggaran 2027 guna mendukung Rumah Produksi (Production House/PH) skala kecil dan memperluas akses penonton di daerah terpencil.
“Mungkin lintas mitra menyiapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, serta mengalokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ujar Rahmawati.
Menurut Rahmawati, kehadiran bioskop desa dapat memotong jalur distribusi film yang selama ini tersentralisasi di kota-kota besar. Langkah ini dinilai strategis untuk membantu pelaku industri film independen mendapatkan pasar yang lebih inklusif.
Tinjauan Regulasi: Hak Budaya vs Efisiensi Anggaran
Secara legalitas, gagasan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa perfilman berfungsi sebagai media edukasi, hiburan, dan pelestarian budaya bangsa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun, dari kacamata tata kelola keuangan negara, rencana ini wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan UU tersebut, penyusunan APBN harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas demi kemakmuran rakyat.
Polarisasi Publik dan Tantangan Infrastruktur
Meski berniat baik, usulan “Bioskop Desa” ini langsung memicu gelombang polemik di ruang publik. Pantauan di media sosial menunjukkan mayoritas warganet mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah dinamika ekonomi nasional. Masyarakat menilai anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih.
Para pengamat kebijakan publik juga mengingatkan perlunya kajian komprehensif mengenai kesiapan infrastruktur digital (jaringan internet/listrik), pemeliharaan (maintenance), hingga potensi tingkat minat penonton di pedesaan, agar proyek ini tidak berujung menjadi aset mangkrak yang membebani keuangan negara.
Menuju Pembahasan APBN 2027
Hingga rilis ini diturunkan, usulan pembangunan 1.000 bioskop desa tersebut masih bersifat gagasan legislatif dan belum masuk dalam dokumen kebijakan resmi pemerintah.
Sesuai dengan siklus anggaran, usulan ini masih harus melewati serangkaian uji publik, kajian teknis bersama kementerian terkait (seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), hingga pembahasan ketat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelum nantinya disahkan dalam UU APBN 2027.
(Red)
＼ Get the latest news ／
