• Ming. Nov 22nd, 2026

Sorot Kontrak Jasa Influencer Rp14,7 Miliar PT Rans Animasi Indonesia, ICW Pertanyakan Komitmen Efisiensi dan Transparansi Anggaran Negara

Infokumnews.com, JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali menuai sorotan publik secara mendalam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap fakta ditemukannya kontrak pengadaan jasa influencer bernilai fantastis sebesar Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, entitas usaha yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad.

​Berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi dokumen investigasi ICW, total nilai kontrak tersebut tercatat sebesar Rp14.696.955.002. Anggaran tersebut terbagi ke dalam delapan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di dua lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang periode anggaran 2024 hingga 2026.

​Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait rasionalitas dan transparansi pengadaan belanja publik tersebut.

​”Kami mempertanyakan secara mendasar urgensi penggunaan jasa influencer, transparansi manfaat konkret yang dihasilkan bagi masyarakat, kewajaran harga kontrak (value for money), hingga kesesuaian tindakan ini dengan prinsip efisiensi belanja negara yang sedang dipromosikan pemerintah,” tegas Azhim dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

​Dugaan Inkonsistensi dan Potensi Pelanggaran Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

​ICW menilai adanya kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang nyata dalam penerapan kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Di satu sisi, penghematan belanja negara berdampak pada pemangkasan atau penundaan anggaran di sektor strategis pelayanan publik dan pembangunan nasional. Namun di sisi lain, pengeluaran untuk belanja publikasi digital dan influencer justru membengkak hingga puluhan miliar rupiah.

​Pola pengadaan ini dinilai berpotensi berbenturan dengan sejumlah regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), antara lain:

  1. ​Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengeluaran anggaran dalam jumlah besar tanpa outcome publik yang terukur berpotensi mencederai asas kepatutan dan efisiensi.
  2. ​Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pengadaan yang melibatkan figur publik atau entitas ternama menuntut penerapan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Akuntabilitas guna memastikan tidak adanya praktik nepotisme atau penunjukan yang tidak wajar.
  3. ​Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setiap proses pemilihan penyedia jasa berkewajiban menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Penetapan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan analisis kewajaran harga untuk jasa komunikasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun audit teknis.

​Temuan ini telah memicu diskursus publik yang meluas di berbagai media sosial. ICW mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan pemeriksaan substantif (audit dengan tujuan tertentu) terhadap seluruh paket pekerjaan pengadaan jasa influencer pada kedua kementerian tersebut demi menjamin akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

(Red)

By Redaksi